PLN AKAN BANGUN INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN KAPASITAS 1.082 MW
Mataram (Suara NTB) PLN Berencana akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan cukup besar di NTB, mencapai 1.082 Megawatt (MW), mengingat tingginya pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB setiap tahun. . Rencana ini akan berjalan mulus bila semua pihak memberikan dukungan.
Rencana besar inilah yang dibedah dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sistem istrikan di Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Selasa (1/8). Hingga 2019, sesuai targetnya tercapai 500 MW.
Saat ini beberapa diantaranya yang sudah dalam konstruksi adalah PLTU Lombok (FTP1) kapasitas 2×25 MW), PLTU Sumbawa Barat (2x72x10 MW), PLTMG Sumbawa (50 MW), lainnya akan dilaksanakan 2018.
“700 MW ada di Lombok, dan 382 MW ada di Sumbawa,” kata GeneralManajer PLN Unit Induk Pembangunan (UTP Nusa Tenggara, Djarot. Pembangunan direncanakan karena tingginya pertbuhan kebutuhan listrik di provinsi ini. Menyusul pertumbuhan investasi yang terus menerus. Selain itu, PLN juga akan membangun jaringan interkoneksi baik di Pulau Lombok maupundi Pulau Sumbawa Hanya saja, beberapa kendala yang masih dihadapi adalah persoalan penolakan warga dan lahan.
Terutama untuk pembangunan tapak tower General Manajer PLN Wilayah NTB, Mukhtar menjabarkan kebutuhan enam tahun terakhir pertumbuhan listrik di NTB rata-rata sebesar 12 persen di Pulau Lombok, 11 persen di Sumbawa, dan 11 persen di Bima.
PLN merencanakan infrastruk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebesar itu karena pertumbuhan investasi. Salah satunya Mandalika Resort di Kuta Lombok Tengah, menyusul pembagunan global hub atau Bandar Kayangan di Lombok tara. Menjamurnya hotel dan restoran, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan Seluruh kebutuhan investasi tersebut diperhituungkan oleh PLN. Apalagi, pemerintah sudah berencana mengembangkan Samota.
Apalagi Rasio Elektrifikasi (RE) atau indikator jumlah penduduk dengan rumah tangga yang sudah dialiri listrik pada tahun 2017 ini target PLN 80,10 persen, dengan realisasi sampai Bulan Juni 2017 ini sudah mencapai 80,61 persen perkabupatenkota di NTB sampai bulan Juni Lombok Barat terendah 67,17 persen dan termasuk zona merah.Lombok tengah 73,90 persen, Lombok Timur 76,81 persen, Lombok Utara 8268 persen, Sumbawa 8.87 persen, Sumbawa Barat 87,87 persen, Kota Bima 77,91 persen, Kabupaten Bima 76,62 persen dan Dompu 90,12 persen. Di forum, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwansyah meminta agar kabupaten kota mulai melakukan penyesuaian tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini.
Jangan sampai ada lagi Lombok Peaker-Lombok Peaker berikutnya. Untuk membanguninfras-truktur ketenagalistrikan di NTB, dibutuhkan Rp 66,3 triliun atau sepuluh kali APBD NTB, tidak mungkin mengandalkan dana pemerintah. Maka seluruh Bappeda agar mengakomodir pembangunan kelistrikan di RTRW-nya,” imbaunya.Sementara Wakil Gubernur NTB, H. Muh.Amin, SH, M.Si menegaskan rencana besar PLN untuk menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan di NTB ini harus didukung oleh seluruh pihak.
Harapannya agar program yang dilaksanakan oleh PLN tidak dihambat, baik oleh masyarakat, atau pihak-pihak tertentu. Pemerintah daerah di kabupaten kota harus cepat melakukan koordinasi agar pembangunan pembangkit dan jaringan tidak molor. “Pemerintah dikabupaten/kota harus cepat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Perkuat koordinasi. Kami di provinsi tugasnya memfasilitasi. Kita juga akan koordinasi terus,” demikian Amin. (bul)
