Izin di KEK Mandalika Tidak Sulit

Praya (Suara NTB) – Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Ir. H. Winarto, menegaskan, mengurus izin investasi di Kawasan Mandalika tidak ada yang sulit. Apalagi sampai ada yang dipersulit. Sepanjang rencana investasi yang akan dilakukan, sesuai dengan master plan pembangunan di dalam kawasan yang telah ditentukan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan.

Penegasan tersebut disampaikan Winarto, menanggapi kabar adanya beberapa investor lokal yang terkesan dipersulit proses izinnya oleh pihak pengelola Kawasan Mandalika. Justru mengurus izin investasi di Kawasan Mandalika sangat mudah dan cepat. Hanya dalam hitungan tiga jam saja, izin investasi sudah bisa diperoleh.

Diakuinya, memang ada beberapa investor lokal yang mengajukan izin investasi di dalam Kawasan Mandalika. Namun belum bisa diberikan izin sampai sekarang, karena rencana investasinya belum sesuai dengan perencanaan kawasan. Sehingga pihaknya meminta merevisi kembali rencana investasinya, disesuaikan dengan master plan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

‘’Kalau rencana investasinya sesuai dengan master plan kawasan, hanya dalam hitungan beberapa jam saja, izin investasi sudah bisa diberikan. Bahkan bila perlu, investor bisa langsung membangun di dalam kawasan,’’ ujarnya.

Winarto menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 tahun 2014, Kawasan Mandalika sudah ditetapkan sebagai KEK. Sehingga pengelolaan kawasan tersebut tidak sembarang. Ada pedoman bagi setiap proses pembangunan di dalam kawasan tersebut. Dengan begitu, pembangunan dalam kawasan benar-benar terarah.

Justru kalau tidak diatur, penataan dan pengembangan Kawasan Mandalika menjadi tidak fokus dan terarah. ‘’Meskipun kita sendiri yang punya lahan di kawasan Mandalika. Tidak bisa kita membangun semaunya. Tetap harus mengacu pada master plan yang ada,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Loteng ini.

Sehingga sangat disarankan bagi calon investor yang mau membangun di kawasan Mandalika, untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Baik itu dengan Administrator KEK maupun ITDC selaku pengelola kawasan.

“Kita mengatur seperti itu supaya tidak ada yang dirugikan. Dan, semua fasilitas di kawasan Mandalika terkoneksi dengan baik,’’ tandas Winarto.

Siapkan Fasilitas Permodalan

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ITDC telah menyiapkan berbagai program pendukung. Mulai dari pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung kawasan seperti pedagang asongan dan sopir. Selain itu, juga penyiapan fasilitas permodalan yang bisa diakses oleh para investor lokal yang mungkin butuh suntikan dana untuk pengembangan investasi yang sudah ada di dalam kawasan.

Fasilitas permodalan yang disiapkan bukan hanya dari ITDC sendiri. Juga ada fasilitas permodalan dari bank-bank pemerintah. ‘’Beberapa bank pemerintah sudah menyatakan kesanggupannya untuk mendukung pengembangan Kawasan Mandalika. Dengan menyiapkan fasilitas permodalan, bagi investor lokal di kawasan yang ingin mengembangkan investasinya,’’ ungkap General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Sabtu, 9 Desember 2017.

Dari beberapa program pendukung yang siapkan, baru program pembinan SDM di dalam kawasan yang sudah berjalan. Sementara untuk program permodalan, sampai sejauh ini belum ada yang mengajukan. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong para investor lokal bisa mengembangkan usahanya. Jika kemudian ada yang terkendala permodalan, banyak skema bisnis yang sudah disiapkan oleh ITDC. Untuk dimanfaatnya oleh para investor lokal.

‘’Dengan berkembangannya kawasan Mandalika, investor lokal maupun pelaku usaha yang sudah ada di dalam kawasan juga dituntut untuk ikut mengembangkan diri. Jangan sampai kalah bersaing,” imbuhnya.

Karena ITDC mengembangkan KEK Mandalika tentu tidak ingin sampai mematikan investasi yang sudah ada. Justru investasi yang sudah masuk harus bisa ikut berkembang. Seiring dengan berkembangnya kawasan Mandalika. Dan, investor lokal diharapkan lebih agresif lagi, menangkap peluang yang ada.

“Jadi begitu banyak kemudahan yang diberikan di dalam Kawasan Mandalika. Mulai dari proses perizinan yang mudah dan cepat. Sampai soal pembinaan dan dukungan pengembangan usaha. Itu semua dilakukan untuk menjamin semua elemen yang ada di kawasan Mandalika bisa berkembang bersama,” pungkas Bratasuta.

Harus ada Prakondisi

Dengan adanya warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tapi kesulitan untuk berinvestasi di KEK Mandalika, karena harus menyesuaikan master plan, dinilai tidak tepat.  Master plan seharusnya menyesuaikan konteks lokal.

“Itu sama dengan memaksa orang melepaskan tanah mereka kalau mereka tidak berusaha. Kalau harus mengikuti standar master plan, artinya hanya ‘pemain’ (pengusaha) besar yang bisa bermain dengan master plan yang ada ‘di atas meja’,” ujar akademisi dari Fakultas Hukum Unram yang juga pernah meneliti kawasan Mandalika, Dr. Widodo Dwi Putro, SH., M.Hum., dikonfirmasi Sabtu, 9 Desember 2017.

Menurutnya, master plan tidak boleh melanggar konstitusi. Dalam konstitusi, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan  yang layak dan setiap orang berhak untuk berusaha. ‘’Artinya  master plan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, hak untuk hidup yang layak adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,’’ kata Widodo.

ITDC menggunakan PP 52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai payung hukum agar lahan inclave  mengikuti master plan KEK Mandalika. Widodo menilai, ketika menjadi kawasan khusus, aturan itu menjadi lex specialis atau aturan khusus. Namun perlu diingat di atas PP 52 tahun 2014 itu, ada Konstitusi yang lebih tinggi. Salah satunya pada Undang-undang Dasar (UUD) NKRI tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Juga pasal 33 UUD tahun 1945.

“Memang itu konsekuensi ketika ditetapkan sebagai KEK perlakuannya memang secara khusus. Tetapi harus direfleksikan, harus dikritisi, tidak semuanya harus diamini. Coba dikritisi siapa yang menjadi pemain utama, siapa yang menikmati,” kata Widodo.

Ia juga menyoroti ketika keluarnya PP 52 tahun 2014, harus ada prakondisi agar masyarakat tidak menjadi penonton. Prakondisi itu menyiapkan sumber daya atau hal pendukung lainnya.

Namun, KEK Mandalika disarankannya harus mencari solusi ketika konsep awal KEK itu merupakan proyek mercusuar yang pemainnya hanya orang-orang tertentu yang dianggap bisa mengikuti master plan. Pengembangan KEK Mandalika hanya untuk pengembangan pariwisata raksasa. Hanya pemodal tertentu yang memang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun pertumbuhan ekonomi yang kuenya hanya dinikmati oleh segelintir orang,” ujar Widodo.

Widodo menjelaskan, seharusnya master plan bersifat partisipatif, tapi selama ini selalu bersifat top down atau dari atas ke bawah. Terpenting memberi ruang untuk pariwisata kerakyatan. Salah satu contoh pariwsata kerakyatan adalah Gili Trawangan.

Hal yang paling penting, bagaimana cara agar masyarakat lokal tidak menjadi penonton atau hanya sebagai pekerja di atas tanahnya.

Ia menekankan, seharusnya prioritas diperuntukkan bagi warga lokal. Ketika warga lokal tidak bisa melaksanakannya, investor dapat berinvestasi dengan menggunakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan yang dimiliki oleh warga. “Tapi kan skenarionya tidak seperti itu,” sorotnya. (kir/ron)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »