Tahun Politik, Tantangan Berat Target Investasi
Mataram (Suara NTB) – Tahun politik, investor-investor besar masih wait and see (menunggu kepastian). Target investasi akan berat terwujud, bila tak dilakukan dengan kerja kolektif, serta kreatif untuk memancing minat investor masuk provinsi pimpinan TGB ini.
Ketidakpastian dunia usaha ini mulai nampak sejak tahun 2017 kemarin, sejak isu Pilkada menyeruak. Diperkirakan akan bersambung, hingga tuntasnya Pilpres 2019. Bisa jadi, faktor itulah yang mempengaruhi tidak tercapainya target investasi daerah tahun lalu.
Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB tak mampu memenuhi targetnya sebesar Rp 11,5 triliun. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, capaiannya minus 3,07 persen.
Kepala DPM-PTSP, L. Gita Ariyadi menyebut perhitungannya baru mengunakan data triwulan III 2017. Sementara pada triwulan IV 2017 datanya belum termasuk. Batas pelaporan investasi dari perusahan sampai 10 Januari 2018 ini. Sementara target tahun ini, kepala dinas belum memberikan gambaran. Katanya akan disesuaikan dengan target investasi nasional, setelah ditetapkan nantinya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, L. Herry Prihatin berpandangan, untuk investasi besar, bisa jadi akan berpengaruh pada situasi politik. Wait and see, kemungkinan masih akan berlanjut. Dalam situasi ini, tak mudah investasi akan tercapai, kecuali ikhtiarnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa.
“Untuk investasi-investasi kecil, semisal dagang cilok, pedagang-pedagang kecil, dia ndak tau apakah tahun politik atau tidak. Yang berpengaruh itu investasi besar,” ujarnya.
Herry mencontohkan bagaimana kawasan investasi besar, semisal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pergerakannya belum nampak. Investor-investor besar dari luar negeri, bisa jadi masih memantau situasi politik yang akan berlangsung di daerah, bahkan politik nasional. Ia memperkirakan, KEK Mandalika akan bergerak, setelah ada kepastian kebijakan, Pilpres tuntas pada 2019 mendatang.
Di daerah, boleh-boleh saja pemerintah daerah menargetkan investasi yang ingin dicapai. Tetapi target tersebut harus realistis dengan situasi saat ini. Atau, harus ada cara yang lebih kreatif untuk mencapai target tahunan pemerintah daerah. Herry menyarankan, perlunya membangun komunikasi dengan stakeholders.
“Libatkan semua pihak. Bagaimana caranya menyiasasti situasi ini, agar investor tak mengenal tahun politik. Ini pemerintah daerah nampaknya jalan sendiri-sendiri, ketika bingung baru nyari-nyari,” demikian Herry.
Di lain pihak, Gita menyebut tidak juga sepanjang tahun dan momen politik ini tak ada kejadian-kejadian luar biasa yang merusak iklim investasi. Proses investasi yang terjadi tahun 2018 tentu adalah hasil dari proses pemikiran dan penjajakan investasi yang telah melalui tahapan dan proses panjang.
“Sepanjang tidak ada kejadian-kejadian luar biasa, dan kita bisa memberikan penjelasan dan jaminan keamanan investasi dengan baik, Insya Allah saya masih optimis menatap peluang investasi meski di tahun politik,” imbuhnya.
Oleh karenanya baik paslon, timses dan masyarakat, ia mengajak hadapi tahun politik ini dengan suka cita, fun and happy sebagai proses kematangan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara dengan menjual konsep, ide dan gagasan untuk kemajuan daerah dan kemaslahatan umat dan masyarakat di NTB ini.
Investor-investor besar di NTB, seperti PT. AMNT, mungkin tetap akan progres investasinya. Terkecuali ada perubahan- perubahan regulasi dan situasi yang tidak mendukung. Demikian juga investor-investor di KEK Mandalika, ia masih yakin terus dikawal oleh manajemen PT. ITDC yang selama ini progresnya disebut positif. Berbeda halnya dengan investor-investor baru atau spekulan. Mungkin bisa saja, maju mundur wait and see begitu melihat iklim, cuaca dan arah angin politik.
“Adalah tugas jajaran pemerintah yang dipercaya mengawal iklim investasi ini untuk terus memberikan penjelasan, pemahaman dan berkomitmen agar investor tidak lari atau wait and see seperti itu,” kata Gita. (bul)
