12 UMKM Dapat Bimbingan Penerapan SNI
MATARAM-Kerjasama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Provinsi NTB terus dilanjutkan. Tahun ini ada 12 UMKM di NTB yang akan mendapatkan pembimbingan dan penerapan SNI.”Ada 2 UMKM di Loteng, 1 UMKM di Lotim, 2 UMKM di Kota Mataram, dan 7 UMKM di Kabupaten Bima,” kata Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Perwakilan BSN Iskandar Novianto di Mataram belum lama ini.
Ia menjelaskan tahun 2016, BSN dan Pemprov NTB menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang standardisasi. MoU ini berakhir tahun 2017 dan kedua pihak berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama yang sudah terbina.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama standardisasi yang dilaksanakan di kantor DPMPTSP NTB. Dalam rapat evaluasi yang dipimpin Kadis L Gita Ariadi, hadir pihak BsN yg diwakili Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Iskandar Novianto, Perwakilan Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Hukum Setda, BUMN dan UMKM binaannya. Selama kerjasama berlangsung tahun 2017 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain sosialisasi pembinaan dan pengembangan standardisasi, workshop skema akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen pangan, sosialisasi SNI award, workshop pener- apan SNI bagi UMKM Workshop pengenalan SNI dan lainnya.
Kadis DPMPTSP NTB H. L. Gita Ariadi menyampaikan komitmennya untuk segera memproses kerjasama. Sehingga dapat memfasilitasi proses SNI dengan membentuk SNI Corner di DPMPTSP atau di Dinas Perindustrian.Standardisasi dan sertifikasi ini masih memiliki korelasi dengan tugas DPMPTSP Berdasarkan Perda NTB Nomor tahun 2015 tentang Penanaman modal, dalam pasal 5 terkait kewenangan pemerintah daerah di bidang penanaman modal antara lain menyangkut perizinan dan non perizinan. Kebijakan perizinan meliputi layanan izin penanaman modal, izin pelaksanaan dan izin sektoral. “Sedangkan kebijakan non perizinan meliputi rekomendasi dan sertifikasi. Diharapkan ini dapat mendorong pertumbuhan usaha UMKM NTB,” katanya Sayuk Wibawati dari UD Safir yg hadir dalam rapat evaluasi ini menyambut baik dilanjutkannya kerjasama BSN dengan Pemprov NTB dan berharap agar UMKM nya difasilitasi dan dibimbing untuk sertifikasi hingga memperoleh SNI. Hal yang sama disampaikan beberapa perwakilan UMKM lainnya. Mereka juga menyampaikan keluhan ketika berhubungan dengan retail modern yg nampak.belum berpihak nyata kepada usaha UMKM di daerah ini.(nur/r3)
