Rakor dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB
Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Provinsi NTB, DPMPTSP mengadakan Rapat Koordinasi dan Asistensi yang diikuti oleh DPMPTSP Se-Provinsi NTB (26/6).
Memberi sambutan ketua panitia pada kegiatan rakor ini, Kepala DPMPTSP Provinsi NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT, menyampaikan dalam tiga tahun terakhir, Provinsi NTB secara konsisten terus mampu mencapai target realisasi yang diberikan, baik target nasional maupun target nasional (RPJMD). Capaian ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.
Selain itu, Pak Rum juga menyampaikan Sektor Tambang masih berperan besar dalam realisasi investasi yang dicapai Provinsi NTB pada tiga tahun belakangan, namun Provinsi NTB terus berupaya untuk menggenjot sektor lain, seperti Sektor Pariwisata dengan memaksimalkan Sport Tourism skala internasional yang diselenggarakan di Provinsi NTB seperti World Superbike (WSBK), MotoCross Grand Prix (MXGP), MotoGP dan gelaran internasional sport lainnya.
Asisten II Setda Provinsi NTB dr.Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH yang berkesempatan hadir untuk membuka kegiatan rakor ini, menyampaikan bahwa selain harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya investasi dengan lancar di Provinsi NTB, kita juga harus mampu memanfaatkan investasi yang akan, maupun yang sudah berjalan. Salah satunya yakni untuk mengurangi angka pengangguran terbuka baik yang dari SMK maupun sarjana, dengan cara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Provinsi NTB.
Selain itu, Ibu Asisten juga menyampaikan harapannya agar selain di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram yang akan melaunching MPP pada akhir Bulan Juli, Kabupaten/Kota lain di Provinsi NTB dengan sesegera mungkin mengadakan Mall Pelayanan Publik, demi memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masyarakat.
Pada kegiatan rakor ini diisi oleh tiga narasumber, yakni S.Halomoan Pakpahan, ST, M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, H. Chairul Mahsul Fungsional Widyaswara Ahli Utama BPSDM Provinsi NTB, dan Shiraz Husein, ST Kepala Sub Bidang Data Realisasi Kementerian Investasi.
Bapak Halomoan pada sesi pertama Bapak Halomoan menyampaikan materi terkait Penguatan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 dan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2022.
Pada sesi kedua, diisi oleh Pak Chairul Mahsul (Pak CM) yang menyampaikan terkait PTSP Prima untuk enuju Mall Pelayanan Publik Digital (MPP).
Pada sesi terakhir atau sesi ketiga, diisi oleh Bapak Shiraz yang menyampaikan terkait Pengolahan Data Investasi/Penanaman Modal yang dapat diakses melalui situs resmi OSS-RBA dan NSWI.
Dengan diselenggarakannya kegiatan rakor ini, diharapkan dapat memberi dampak berupa meningkatnya koordinasi dan kolaborasi antar DPMPTSP dan OPD teknis se-Provinsi NTB demi tercapainya target realisasi investasi dan untuk mewujudkan NTB yang Ramah Investasi.
