Pemprov NTB solid dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023
Pemerintah Provinsi NTB rapat bahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun Anggaran 2023, pada Rabu (2/8) kemarin.
Bertempat di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, dihadiri Kepala Biro, dan Satuan, Kepala OPD lingkup Provinsi NTB,, acara Rapat dipimpin langsung oleh Sekda NTB, L. Gita Ariyadi.
Tujuan acara ini membahas skema rancangan tentang kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan plafon anggaran.
“Masih berada pada zona yang belum nyaman yang kita hadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur terus melakukan koordinasi dengan daerah (DPR) maupun pemerintah pusat” ucap Miq Gite (sapaan Sekda NTB).
Penyampaian hasil evaluasi BPK merekomendasikan, agar Pemda (Gubernur dan DPR) untuk melakukan beberapa langkah perbaikan tata kelola keuangan.
Agar proses penyusunan anggaran menjadi lebih realistis. Harapan Gubernur, adanya rasionalisasi dari belanja yang kita lakukan.
“TAPD selaku tim penyusun kebijakan anggaran, bergerak menyusun KUPA PPAS dengan formasi yang sesuai. Yang kita lakukan bukan atas kemauan untuk mendahului, tapi lebih kepada political will anggaran yang realistis” ucap Mik Gite yang juga selak ketua TAPD.
“Kemampuan PAD mengantisipasi, BAPENDA melihat potensi ketidakmampuan anggaran sehingga harus melakukan penyesuaian anggaran sebesar 549 miliar atau -5%. Hal yang sama juga di alami oleh Provinsi lain, seperti Provinsi Bali dan NTB. Bali minus -24% (1,8 Triliun)” lanjut Miq Gite
Minat untuk menjadi pulih berwisata, tetapi daya dukung seperti konektifitas, maskai penerbangan masih belum sehat, tidak kondusif untuk tumbuhnya pariwisata seperti yang diharapkan.
Harapan untuk reborn ekonomi masih belum sesuai dengan yang diharapkan, meskipun telah menggunakan inovasi dalam peningkatan PAD.
Terkait dengan Pilkada yang dilakukan dengan serentak pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, pemda dengan KPU mengkaji besaran anggaran yang disiapkan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Sepanjang bisa dilakukan perubahan pada internal dengan memerhatikan kebijakan internal, silakan dilakukan, namun harapan untuk penambahan anggaran relatif belum bisa di akomodir.
Rasionalisasi merupakan wujud dukungan Perangkat Daerah kepada TAPD dalam melakukan perubahan anggaran.
Beberapa OPD akan mengalami penyesuaian PAGU dengan pertimbangan yang di rasional bersumber dari PAD bebas, DAU babas dan DBH bebas.
Pemetaan terhada OPD yang akan mengalami proses revisi. Menjadi bahan eksekutif untuk di ajukan kepada DPR.
Proses pendampingan akan dilakukan, agar tidak ada perdebatan yang berkepanjangan, kita sama-sama melewati masa ini.
Ikhtiar penyehatan anggaran secara bertahap dan tidak menimbulkan utang pemerintah pada masa pemerintahan baru tahun 2024.
Mudahan masa transisi kepemimpinan merupakan masa untuk normalisasi keuangan.
“Kebutuhan untuk penuntasan target RPJMD disaat situasi yang sulit.Meeting OPD yang akan mengalami rasionalisasi hanya kepada beberapa OPD yang besarannya sesuai,” tutup Miq Gite.
===========================================
Untuk informasi lain terkait DPMPTSP Provinsi NTB dapat mengunjungi :
✓ Instagram : @dpmptsp.ntb
✓ Twitter : @dpmptsp_ntb
✓ Facebook : DPMPTSP Prov NTB
✓ Youtube : dpmptsp NTB
✓ Website : investasi-perizinan.ntbprov.go.id
@zulkieflimansyah | @biroadpimntb | @ntbprov | @abywahyuhidayat
#investasi #ntbgemilang #ntbramahinvestasi #ntb #provntb #infontb #dpmptsp #dpmptspntb #zulrohmi #zulkieflimansyah #ummirohmi #abywahyu
