Rapat Paripurna DPRD NTB Bahas Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026
Mataram, 18 Agustus 2026 — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Rancangan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD NTB, jajaran pimpinan OPD, unsur TNI dan Polri, insan pers serta para undangan. Turut hadir Kepala DPMPTSP Provinsi NTB H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menyampaikan bahwa perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 merupakan langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan fiskal, pemerintah daerah harus memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, UMKM, investasi, dan berbagai event nasional maupun internasional di NTB.
Dalam rancangan perubahan tersebut, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun lebih, meningkat 4,69 persen atau sekitar Rp269 miliar lebih dibandingkan APBD murni 2026. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah disesuaikan menjadi sekitar Rp65 miliar lebih, turun 42,54 persen.
Selain membahas agenda anggaran, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri, serta masyarakat NTB atas sinergi dalam pembangunan. Ia turut menyampaikan duka dan solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi.
“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.
Melalui sinergi Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD, perubahan kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah dan mewujudkan NTB yang Makmur Mendunia.
