Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Penyampaian KUA dan PPAS APBD 2024 untuk Pembangunan Berkelanjutan
Mataram- Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Wahyu Hidayat, S.STP, MAP menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa persidangan II Tentang penyerahan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024, Senin (22/07).
Pada kesempatan malam ini Pj. Gubernur NTB Dr. Hassanudin, S.IP., M.M., Menyampaikan sambutan pada Kegiatan Rapat paripurna yang di ikuti oleh Sekda Provinsi NTB, TNI, Polri dan para kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam sambutan Pj. Gubernur NTB menyampaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Provinsi NTB senantiasa mendorong, mengawasi, dan memastikan kerja-kerja pemerintah dapat berjalan dengan optimal dan terarah, sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian, baik secara nasional maupun regional. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2024 tumbuh sebesar 4,75%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,44%.
Sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, kita kembali menyatukan langkah dan kerja untuk bersama-sama melalui proses penyusunan peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita dalam memaksimalkan sumber-sumber fiskal daerah. Pemerintah di Provinsi kami harus memastikan bahwa perencanaan hingga pertanggungjawaban terhadap segala sumber daya fiskal dapat terarah pada sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pola pengelolaan pemerintahan yang transparan dapat mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yang kelak akan bermanfaat dan menciptakan timbal balik positif antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang transparan dan akuntabel.
Ada harapan besar bahwa dalam proses pembahasan nanti tidak terdapat halangan berarti, sehingga kita semua dapat bersepakat untuk mengembalikan postur APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sehat. Hal ini tentu tidak mengurangi sedikit pun orientasi kita untuk mengawal program-program dan kegiatan yang masuk dalam skala prioritas, serta mendukung pencapaian target nasional sebagaimana yang kita sepakati nanti. Kesepakatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada seluruh stakeholder, terutama masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Dari rancangan KUA dan PPAS ini, sebagaimana amanat dalam peraturan pemerintah, kita akan membahas kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Pembahasan ini akan dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif, untuk mencapai kesepakatan yang terbaik demi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
===========================================
.
Untuk informasi lain terkait DPMPTSP Provinsi NTB dapat mengunjungi :
.
✓ Instagram : @dpmptsp.ntb
✓ Twitter : @dpmptsp_ntb
✓ Facebook : DPMPTSP Prov NTB
✓ Youtube : dpmptsp NTB
✓ Website : investasi-perizinan.ntbprov.go.id
.
@hassanudin.id | @biroadpimntb | @ntbprov | @komisiinformasiprovntb | @abywahyuhidayat
.
#ntbmajumelaju #investasi #ntbramahinvestasi #ntb #provntb #infontb #dpmptsp #dpmptspntb #abywahyu
