Kolaborasi Strategis Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk Menghadapi Tantangan dan Mendorong Investasi di NTB
Mataram-Kamis, 29 Agustus 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pemahaman terkait mekanisme perizinan berbasis risiko serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang tepat guna, khususnya pada subsektor mineral dan batubara.
Dalam sambutannya, Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi/BKPM RI, Bapak Rahardjo Siswohartono, S.Hut., MA, menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sektor pertambangan, khususnya terkait Ketetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Beliau mengakui bahwa tantangan di sektor pertambangan NTB sangat kompleks, mulai dari isu sumber daya manusia hingga pemanfaatan ruang yang sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, KKPR menjadi syarat mutlak sebelum aktivitas pertambangan dan sektor lainnya dapat dimulai, guna memastikan keselarasan antara kegiatan usaha dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
Bapak Rahardjo juga menyampaikan komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mendampingi daerah menghadapi berbagai dinamika ini. “Kami tidak ingin daerah berjalan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini. Bersama-sama, kita akan mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, baik untuk sektor pertambangan, pariwisata, maupun sektor lainnya yang berpotensi memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah,” ujar Rahardjo.
Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, S.STP, MAP, turut mengapresiasi kehadiran dan dukungan dari Kementerian Investasi yang terus membackup daerah dalam mengembangkan potensi investasi. Dalam sambutannya, Wahyu menyampaikan rasa syukur atas sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, serta kinerja investasi NTB yang sangat menggembirakan. “Realisasi investasi di NTB meningkat tajam, mencapai Rp. 39,89 triliun pada tahun 2023, pada semester I tahun 2024 mencapai Rp. 25,4 triliun kita sudah mencapai 100% dari target RPJMD,” jelas Aby Wahyu.
.
Lebih lanjut, Aby Wahyu menyoroti peran penting sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyumbang nilai realisasi investasi yang signifikan. Ia juga berharap melalui kolaborasi ini, permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan lebih efektif, dan potensi investasi di NTB dapat terus tumbuh, memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, NTB diharapkan dapat terus berkembang menjadi daerah dengan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi, serta mampu mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
