BeritaKegiatanTerkini

Virtual Meeting Kepala DPMPTSP NTB: Upaya Tuntaskan Kendala Perizinan Hutan untuk Investasi Hijau

MATARAM, 8 Desember 2025 — Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi berkelanjutan, tantangan perizinan di kawasan hutan kerap menjadi penghambat. Menjawab kompleksitas itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Irnadi Kusuma, S.STP., ME, mengambil inisiatif memfasilitasi penyelesaian kendala investasi melalui pertemuan virtual lintas lembaga.

Pertemuan yang digelar secara hybrid dan offline itu tidak hanya melibatkan internal pemda, tetapi juga menjembatani dialog langsung antara investor, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Fokus utamanya adalah membahas percepatan perizinan penggunaan kawasan hutan untuk PT. Berkah Energi Lombok (PT. BEL), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi.

 

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk tidak hanya menarik, tetapi juga memelihara investasi dengan menjadi problem solver,” ujar Irnadi Kusuma, yang dalam pertemuan tersebut didampingi secara langsung oleh pejabat fungsional penanaman modal, H. Hilwan, dan fungsional perizinan, L. Trijaka Wiraguna.

 

Dalam ruang virtual yang menghubungkan Mataram dengan Jakarta tersebut, tim DPMPTSP NTB berperan sebagai mediator dan fasilitator. Mereka mengundang perwakilan PT. BEL untuk duduk bersama guna mendapatkan layanan konsultasi intensif. Pendekatan kolaboratif ini dirancang untuk mengurai simpul regulasi, mencari titik temu antara kepentingan investasi dan kelestarian lingkungan, serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

 

Hasil dari fasilitasi tersebut langsung berbuah konkret. PT. BEL berhasil memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan langkah-langkah administratif berikutnya, sehingga proses investasi yang sempat menghadapi kebuntuan dapat kembali berjalan lancar.

 

Langkah proaktif DPMPTSP NTB ini mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang responsif dan adaptif. Di era pascapandemi, virtual meeting menjadi instrumen efisiensi yang tak hanya menghemat waktu, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk investasi bernilai tinggi.

.

Kebijakan “jemput bola” secara virtual ini dinilai menjadi sinyal positif bagi investor lain, menunjukkan bahwa NTB serius dalam menyederhanakan birokrasi dan memberikan kepastian berusaha, khususnya untuk proyek-proyek yang berdampingan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Upaya ini sejalan dengan visi NTB yang berkomitmen pada pembangunan hijau dan ekonomi berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *