Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bappenda Provinsi NTB
Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Periode 1 Juli s.d 30 September 2025 oleh Bappeda Provinsi NTB digelar di Teras Udayana Mataram, ahad (29/6).
Sesuai Pergub No. 9 Tahun 2025 tentang pemberian keringanan dan/atau pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor, acara ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
Gubernur L. Muhamad Iqbal beserta Wakil Gubernur Ibu Dinda Damayanti berkesempatan hadir dalam Gebyar ini.
Acara juga di hadiri oleh Asisten dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Hadir juga Plt. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani serta Sekretaris Wahyu Hidayat.
Dalam sambutannya, L. Iqbal menyampaikan “Baru di launching, namun acara ini sudah menjadi bagian dari agenda kegiatan semenjak baru menjabat sebagai Gubernur”.
“Acara ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan membantu meringankan beban masyarakat dalam pembayaran pajak. Disisi lain pemerintah terus mendorong pendapatan daerah melalui pembayaran pajak secara patuh dan taat”.
“Kebijakan ini Edukasinya agar mendidik masyarakat agar patuh membayar pajak dengan memberikan reward dari keringanan sampai dengan pembebasan pajak” Ucapnya.
Dari 2 aspek utama ini yakni keberpihakan kepada masyarakat dan edukasi kepada publik jika taat bayar pajak maka akan diberikan hadiah. Jika 4 tahun berturut-turut patuh membayar pajak akan diberikan diskon besar.
Selain itu, diskon juga diberikan kepada veteran, disabilitas, dan masyarakat kurang mampu (seperti penerima PKH).
Diskon dan stimulus insentif kepada lembaga/ yayasan sosial juga diberikan sebagai ucapan terima kasih atas dedikasi dalam meningkatkan pendidikan dan sosial.
Subsidi juga diberikan berupa keringanan yang kepada mereka yang memiliki motor.
Khusus yang memiliki kendaraan bermotor dengan kedaraan plat luar untuk balik nama menjadi plat lokal, biayanya akan di gratiskan.
Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak kepada masyarakat.
Harapannya, Upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengedukasi masyarakat tetap dapat dilanjutkan di tahun selanjutnya.
