Optimalkan Potensi Laut, NTB Gelar Forum Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Mataram—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Forum Perangkat Daerah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Hotel Lombok Astoria, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini turut menghadirkan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui virtual meeting. Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., ME, juga hadir dalam forum penting ini.
Kepala DKP Provinsi NTB Muslim, ST. M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting menjelang akhir 2025 dan persiapan memasuki tahun perencanaan 2026. Ia menegaskan perlunya sinkronisasi arah kebijakan pusat dengan target pembangunan kelautan dan perikanan di NTB, termasuk pencapaian indikator nilai ekonomi biru yang menjadi fokus pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa NTB masih memiliki ruang untuk memperkuat berbagai usulan program strategis kepada KKP, terutama terkait pengembangan Kampung Merah Putih hingga tahun 2026. Saat ini NTB telah mengusulkan 31 desa, meski beberapa masih perlu perbaikan administrasi. Pemerintah pusat menargetkan terbentuknya 1.000–2.000 kampung hingga 2026, dan NTB diharapkan dapat memperoleh sedikitnya 40 lokasi pada tahun mendatang.
Saat ini program fisik telah berjalan di tiga titik: Bandung Jawa Tengah, Lombok Timur, dan Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa.
Selain itu, forum ini juga membahas program peningkatan produksi garam nasional, sebagai bagian dari misi besar industrialisasi hasil kelautan yang menjadi prioritas daerah. Kepala DKP menegaskan pentingnya memastikan bahwa prioritas nasional selaras dengan kebutuhan daerah, sehingga diskusi teknis bersama kementerian diharapkan mampu memperkuat perencanaan 2026.
Ia juga menyampaikan perkembangan sektor industrialisasi perikanan di NTB, salah satunya kehadiran perusahaan pengolahan tuna asal Amerika Serikat yang beroperasi di Lombok Timur dan mengekspor produknya langsung ke pasar internasional.
Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi NTB Fathurrahman dalam arahannya mengingatkan bahwa NTB memiliki wilayah laut mencapai 59% dari total luas daerah, sehingga potensi kelautan dan perikanan seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi. Namun, berbagai peluang tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Ia menyoroti pentingnya inovasi layanan, peningkatan retribusi daerah, serta penataan regulasi pajak dan retribusi 2024 yang akan dibahas pada tahun depan, termasuk potensi pemanfaatan air permukaan di wilayah pesisir.
Asisten I mengajak seluruh peserta forum untuk memanfaatkan ruang pengembangan kebijakan ini demi mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir kegiatan, pemerintah berharap forum ini menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan NTB, terutama bagi para nelayan dan komunitas pesisir yang menjadi ujung tombak sektor ini.
@gubernurntb | @wakilgubernurntb | @iqbal_lalu_muhamad | @biroadpimntb | @ntbprov | @komisiinformasintb | @bappendantb | @irnadiKusuma | @dadangfajar
#NTBmakmurmendunia #transparan #investasi #ntbramahinvestasi #ntb #provntb #komisiinformasi #infontb #dpmptsp #dpmptspntb #IrnadiKusuma #dadangfajar
