PROFIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Visi RPJMD

PENGENTASAN KEMISKINAN

PENGUATAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMBANGUNAN EKOSISTIM INDUSTRI PERTANIANDAN SUBSEKTORNYA

MENJADIKAN NTB DESTINASI KELAS DUNIA

1. Pertumbuhan ekonomi nontambang yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pendidikan, kesehatan, dan kompetensi SDM yang berkualitas
3. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
4. Kemiskinan, ketimpangan, dan kesempatan kerja
5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Aksi lokal untuk pembangunan berkelanjutan
7. Keunggulan kompetitif daerah

Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Tugas Gubernur:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wakil Gubernur:

1. Membantu Gubernur dalam:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementar.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur