Rapat Koordinasi Pembahasan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Mataram – DPMPTSP Provinsi NTB mengadakan kegiatan diskusi dan sharing pembahasan pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dalam rangka perizinan berusaha berbasis resiko di Nusa Tenggara Barat.
Bertempat di Hotel Lombok Raya, kegiatan ini dibuka oleh Koordinator JF PTSP, bapak Drs. H. Azhar, MM (8/11). Rapat ini diikuti oleh instansi terkait seperti DPMPTSP, BPN dan PUPR se-NTB serta beberapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se-NTB.
Bapak Azhar menyampaikan “diskusi ini bertujuan untuk menyerap pandangan dan masukan dalam pemberian PKKPR. Sehingga proses perizinan dapat segera di lakukan
Sementara itu, materi di isi oleh BPN Provinsi NTB yang diwakili oleh Syamsul Effendy dan menyampaikan petunjuk teknis pertimbangan teknis pertanahan (PTP).
Pak Syam menjelaskan “PTP adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah dan kondisi permasalahan tanah. Materi kedua yang di isi oleh L. Gede Teguh Dharmawangsa,ST dari instansi PUPR.
“KKPR sangat penting sebagai syarat dasar perizinan sehingga tidak salah dalam memanfaatkan lahan.
Harapan Rapat ini adalah bagaimana agar persyaratan dasar (seperti KPPR) maupun Proses Perizinan investasi pada umumnya dapat lebih mudah dan segera diterbitkan bagi para pelaku usaha.
.
===========================================
Untuk informasi lain terkait DPMPTSP Provinsi NTB dapat mengunjungi :
✓ Instagram : @dpmptsp.ntb
✓ Twitter : @dpmptsp_ntb
✓ Facebook : DPMPTSP Prov NTB
✓ Youtube : dpmptsp NTB
✓ Website : investasi-perizinan.ntbprov.go.id
@zulkieflimansyah | @biroadpimntb | @ntbprov | @mohammad_rum | @abywahyuhidayat
#investasi #ntbgemilang #ntbramahinvestasi #ntb #provntb #infontb #dpmptsp #dpmptspntb #zulrohmi #zulkieflimansyah #ummirohmi #mohammadrum #komisiinformasi #ki #kip
