PPID DPMPTSP

Informasi Wajib Berkala

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Serta Merta

Informasi Dikecualikan

Informasi Wajib Berkala

NO	NAMA DOKUMEN	UNDUH FILE
1	Alamat Kantor DPMPTSP Provinsi NTB	Buka Link
2	Visi & Misi	Buka Link
3	Motto	Buka Link
4	Tugas & Fungsi	Buka Link
5	Profil Pimpinan	Buka Link
6	Struktur Organisasi	Buka Link

Informasi Tersedia Setiap Saat

NO	NAMA DOKUMEN	UNDUH
1	Berita	Buka Link
2	Agenda Kegiatan	Buka Link
3	DPA Tahun 2023	Buka Link
4	Renstra 2019-20223	Buka Link
5	DPA Tahun 2024	Unduh File

Informasi Serta Merta

NO	NAMA DOKUMEN	UNDUH FILE
1	Mekanisme dan Persyaratan Perizinan	Buka Link
2	Rekapitulasi Data Perizinan Terbit Offline-Online Dpmptsp Provinsi NTB	Buka Link

Informasi Dikecualikan

KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
Pengaduan	Pengaduan Masyarakat: 1. ldentitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; 2. Dokumen pengaduan masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a 2. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak 2. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih. 3. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	1. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan 2. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM 3. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan.	1. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Gubernur 2. Atas persetujuan yang bersangkutan 3. Sampai proses pengaduan selesai
Penegakan Hukum	1. ldentitas para pihak yang bersengketa 2. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h 2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	1. Melindungi rahasia masing masing pihak yang berselisih 2. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha 3. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	Permanen
Rekomendasi Perizinan	Dokumen rekomendasi perizinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin.	1. Selama dokumen masih berlaku 2. Hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011	1. Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas penyataan I penilaian antara birokrasi dan masyarakat 2. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	1. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD 2. Sampai dengan terbitnya hasil audit
Rencana Awal lnvestasi	Data Rencana Awal lnvestasi oleh Investor	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan investasi terealisasi dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
Dokumen Perusahaan	Data Dokumen perusahaan secara individual	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnforrnasi Publik Pasal 17 huruf b dan j 2. UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Hingga berakhimya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan.
Dokumen Perizinan	Dokumen Perizinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnforrnasi Publik Pasal 17 huruf b dan j UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Hingga berakhinya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
Dokumen dan Berkas Pengawasan	Dokumen dan Berkas Pengawasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnforrnasi Publik Pasal 17 huruf b dan j 2. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhinya masa pengawasan.
Data Elektronik Pegawai	Bio Data Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Dokumen Pegawai	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Kinerja Pegawai	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Finansial Pegawai	Daftar Kekayaan, keuangan, Aset, dan Pendapatan/Rekening Bank PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Data Pegawai Terkena Hukuman	ldentitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Status Pernikahan Pegawai	ldentitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Akun Akses Elektronik	Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik / ITE ( Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
Sistem Keamanan Elektronik	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektonik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
Sistem Manajemen Database	Sistem Manajemen Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektonik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data Base
Arsip Digital Data Pribadi Pemohon lzin	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon lzin meliputi: • KTP Pemohon lzin • PBB Tahun Terakhir • NPWP Pribadi • Surat Bukti Kepemilikan Tanah; • Akta Notaris.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik/lTE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon lzin	Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon lzin, Meliputi: • KTP Pimpinan/ Direktur/ Pemilik; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Akta Pendirian Perusahaan; • ljazah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/ Teknik; • Surat Pengesahan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri; • Gambar Lokasi Tempat Usaha/ Gudung; • Gambar Situasi/ Gambar Rencana Kontruksi; • Gambar/ Denah Tempat Usaha; • Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik.	1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf I, dan Pasal 16 huruf	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data perusahaan/ badan hukum yang bersifat rahasia
Kinerja Pegawai	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Finansial Pegawai	Daftar Kekayaan, keuangan, Aset, dan Pendapatan/Rekening Bank PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Data Pegawai Terkena Hukuman	ldentitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Status Pernikahan Pegawai	ldentitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Akun Akses Elektronik	Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik / ITE ( Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
Sistem Keamanan Elektronik	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektonik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
Arsip Digital Data Pribadi Pemohon lzin	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon lzin meliputi: • KTP Pemohon lzin • PBB Tahun Terakhir • NPWP Pribadi • Surat Bukti Kepemilikan Tanah; • Akta Notaris.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik/lTE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon lzin	Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon lzin, Meliputi: • KTP Pimpinan/ Direktur/ Pemilik; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Akta Pendirian Perusahaan; • ljazah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/ Teknik; • Surat Pengesahan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri; • Gambar Lokasi Tempat Usaha/ Gudung; • Gambar Situasi/ Gambar Rencana Kontruksi; • Gambar/ Denah Tempat Usaha; • Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik.	1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf I, dan Pasal 16 huruf	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data perusahaan/ badan hukum yang bersifat rahasia
Arsip Digital Data Teknis Pernohon lzin	Arsip Digital Data Teknis Pemohon lzin meliputi: • Gambar dan/ atau Photo Lokasi; • Gambar Rencana; • Gambar Denah; • Gambar lnstalasi Listrik, Air Minum, Air Kotor, dsb; • Gambar Kontruksi; • Rencana Anggaran Biaya; • Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun; • Peta Lokasi; • Peta Penggunaan Detail Tanah; • Peta Site Plan/Blok Pan; • Rencana Tahapan Pembangunan; • lzin lain yang dipersyaratkan; • Surat Rekomedasi	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan 17	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan.
Database Perizinan	Database Perizinan meliputi: • No. Pendaftaran; • No. lzin; • Nama dan lamat Pimpinan; • Jumlah dibayarkan; • Tanggal Dibayarkan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik/lTE Pasal 16 dan Pasal 32. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data pemohon izin yang bersifat rahasia.
Dokumen Perjanjian Kerjasama Kegiatan	Dokumen Perjanjian Kerjasama Kegiatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/menjaga hak pihak yang melaksanakan kerjasama
Rincian Kegiatan	Detail Rincian Kegiatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data instansi