PERIZINAN PALING RAWAN KORUPSI
KPK Minta Pelayanan Terpadu Dibenahi
Pelayanan perizinan menjadi salah satu bidang yang paling rawan korupsi. Dari semua kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi bidang perizinan masuk tiga besar setelah suap dan pengadaan. Sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua daerah wajib dibenahi, termasuk di NTB.
”PTSP ini semangatnya adalah transparansi, kita dorong supaya transparan,” kata Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan setelah meninjau pelayanan di Dinas Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPM-PTSP) Provinsi NTB seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group), Minggu (23/7).
Setelah berkeliling meninjau kualitas pelayanan perizinan, ia memberikan banyak catatan untuk perbaikan pelayanan perizinan terpadu di NTB.
Meski secara umum mulai ada perbaikan, tetapi ada beberapa item pelayanan yang perlu dibenahi untuk menghindari terjadinya peluang korupsi atau pungutan liar. Diantaranya, soal pengaduan. KPK ingin agar masyarakat bisa mengadukan langsung persoalan perizinan ke sekretaris daerah atau gubernur.
Selain itu, anggaran untuk pengecekan ke lapangan dalam proses rekomendasi perizinan harus diadakan. Jika tidak ada dasar hukumnya, maka dibuatkan perda untuk penarikan retribusi agar resmi. Karena selama ini proses pengecekan lapangan ini sangat rawan disalah gunakan oknum petugas dengan menerima suap dari pemohon. Misalnya, izin tambang, fisiknya harus dicek.
”Kalau anggaran tidak ada, bikin perda retribusinya, tapi tidak boleh meminta sumbangan dari pengusaha untuk membiayai perjalanan,” tegasnya.
Selama ini kasus-kasus korupsi di perizinan banyak terjadi. Misalnya, yang tidak memenuhi syarat dipaksakan izinnya terbit karena mereka menyuap. Pemerintah harus tegas, jika memang syarat tidak dipenuhi maka harus ditolak. Jika mereka protes di sanalah gunanya ruang pengaduan agar warga juga bisa paham kenapa ditolak.
Selain itu, Nainggolan juga memberikan catatan untuk ruang pelayanan perizinan DKPM-PTSP. Dinas harus lebih terbuka dengan mencantumkan izin apa saja yang bisa dilayani beserta syarat dan prosedurnya. Sehingga masyarakat tahu izin apa yang bisa diurus di sana. Selain itu, juga harus diumumkan secara online, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia bisa tahu izin apa saja yang bisa diurus di NTB. このサイトでは、ユーザー データとトランザクションのセキュリティを確保するために高度な暗号化技術が使用されています。 さらに、 Bons カジノ のすべてのゲームは、公平性とランダムな結果を保証するために第三者機関によって定期的に監査されています。
Sebab saat ini sudah ada 112 izin yang sudah dilimpahkan gubernur kepada kepala DKPM-PTSP. Atas pelimpahan itu ia memberikan apresiasi. Sebab bila setengah-setengah bisanya ada masalah di sektor tersebut.
”Sekarang setelah dilimpahkan, harus ada dong dicantumkan di sini apa izin yang 112, dokumen apa yang dibutuhkan, berapa lama dan berapa biaya bila ada,” tegasnya.
Ia menilai, jenis izin yang diumumkan di kantor DKPM-PTSP saat ini masih terlalu kecil dan tidak jelas dilihat oleh mata. Artinya, sosialisasi kepada warga perlu diperkuat, pengumuman tidak hanya dengan papan, tetapi juga online, televisi dan media cetak.
KPK meminta agar proses rekomendasi dari dinas teknis harus dibuat di kantor DKPM-PTSP. Tidak boleh berkas tersebut dibawa keluar, karena itu akan sangat rawan terjadinya pemerasan. ”Karena ada kasus di Sumatera Utara, begitu (berkas) ke dinas, diperas di dinas,” ungkapnya.
Nainggolan menegaskan, bila ada berkas warga yang ditolak harus ada mekanisme untuk memproses itu. Ada notulen yang mencatat karena izin yang ditolak masih bisa diperbaiki. ”Kalau bisa dibetulin betulin, kalau tidak bisa ya ditolak aja,” tegasnya.
