WALIKOTA PERINTAHKAN PROSES PENGURUSAN IZIN DIPERCEPAT

Mataram (Suara NTB)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram diperintahkan agar mempercepat proses pengurusan perizinan. Perintah ini disampaikan langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ahyar menyampaikan pihaknya kerap mendapat laporan terkait progres pengurusan izin di Kota Mataram. “Izin dipercepat speed-nya karena saya selalu mendapat laporan progres izin-izin ini,” jelasnya.

Ia mengatakan ada beberapa hotel yang akan dibangun di Kota Mataram. Namun izin belum bisa dikeluarkan karerna terhambat Perda terbaru yang masih dalam proses evaluasi di tingkat provinsi. Ahyar mengaku investor ini terus mendesaknya agar izin segera dikeluarkan. Menurutnya jika pengurusan izin dipercepat untuk pembangunan beberapa hotel ini, maka akan berdampak besar ter hadap pertumbuhan perekonomian Kota Mataram.

Dengan dibangunnya hotel-hotel baru, maka akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengang guran akan berkurang. “Kalau memang itu boleh secara aturannya maka segera lakukan proses karena itu bisa menyerap tenaga kerja. Masalah perizinan ini bagaimana agar disegerakan,” terangnya.Ahyar menyebutkan ada tiga hotel yang akan dibangun di Kota Mataram. Salah satunya hotel 12 lantai yang akan dibangun di Jalan Udayana atau depan Kantor DPRD NTB. Karena kendala perizinan, maka pembangunan hotel belum bisa dilaksanakan. Karena itulah ia juga meminta agar jajarannya segera mempertanyakan ke Pemprov NTB sejauh mana hasil evaluasi Perda RTRW terbaru. “Perda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah belum ada hasil klarifikasinya, coba disusul kembali ke Pem- prov NTB. Banyak pihak, para investor yang ingin berinvestasi di Mataram menunggu kepastian itu,” jelasnya.Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, MM kepada Suara NTB mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan izin untuk pembangunan tiga hotel itu karena masih menunggu Perda RTRW terbaru diundangkan. Perda tersebut merupakan acuan dasar pihaknya dalam mengeluarkan izin. “Ada beberapa hotel yang sudah masukkan permohonan (perizinan), itu masih menunggu revisi tata ruang. Saya sudah melapor ke Pak Wali bahwa itu masih menunggu (Perda) perubahan tata jelasnya menyampaikan tetap berkoordinasi dengan Bappeda Kota Mataram terkait Perda RTRW tersebut sudah jauh mana prosesnya. “Kalau itu sudah keluar, itu yang saya gunakan sebagai pedoman utama dalam melihat kawasan tata ruang yang ada di Kota Mataram,” ujarnya.

Izin pembangunan tiga hotel tersebut telah diajukan sejak akhir 2016 lalu. Walaupun hasil evaluasi Perda RTRw cukup lama dikeluarkan, Cokorda mengatakan tak khawatir investor akan membatalkan rencana pembangu nannya. Ia mengatakan telah membahas hal ini dengan para investor dan menurutnya mereka memahami aturan.tersebut. “Kita tunggu karena saya tidak bisa melanggar aturan (mengeluarkan izin tanpa berpedoman pada Perda RTRW),” tandasnya. (ynt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »